Sabtu, 07 Agustus 2021
Sahabat-otomotif.com - Fasilitas pengisian daya bagi pemilik kendaraan listrik di ibu kota terus bertambah.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Pertamina Kamis (5/8) meluncurkan fast charging station untuk mobil dan motor listrik. Stasiun pengisian energi listrik itu diklaim memiliki keunggulan pada kecepatan pengisian setrum.
Dua unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) itu berada di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina di Jalan Lenteng Agung dan Jalan M.T. Haryono, Jakarta. Unit SPKLU yang diresmikan memiliki fasilitas fast charging 50 kw.
Dilengkapi berbagai jenis colokan atau plug charger standar Eropa dan Jepang. Misalnya, SCS2 gun (standar Eropa), chademo (standar Jepang). Juga arus listrik AC tipe 2 dengan daya 43 kw. ’’Jika di-breakdown, banyak komponen dari SPKLU yang bisa dibuat secara lokal,’’ kata Kepala BPPT Hammam Riza.
Dia menerangkan, proses charging atau pengisian daya pada motor listrik membutuhkan waktu 30 menit sampai 40 menit. Untuk mobil listrik, butuh 40 menit sampai 50 menit. Durasi pengisian daya itu dihitung dari nol sampai 100 persen.
Menurut Hammam, riset fast charging berjalan sejak 2018. BPPT merupakan pionir pengembangan SPKLU berjenis fast charging di Indonesia. BPPT bekerja sama dengan PT LEN untuk membuat unitnya. BPPT berhasil mengembangkan SPKLU tipe fast AC 22 kw untuk mobil listrik. Kemudian, mengembangkan SPKLU untuk motor listrik. Nanti juga melayani pengisian energi motor listrik Gesits.
BPPT juga berinovasi mendirikan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dengan kapasitas 12 loker baterai motor listrik Gesits. Seluruh inovasi itu memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 40 persen.
Hammam mengatakan, ekosistem kendaraan listrik di Indonesia harus terus dikembangkan. Tidak hanya soal keberadaan unit kendaraan listriknya. Tetapi, juga infrastruktur pengisian energinya. Selain model pengisian secara langsung, BPPT juga menyiapkan kajian tempat pengisian daya berbasis tukar baterai.
Dia menuturkan, kebutuhan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Indonesia ke depan semakin besar. ’’Proyeksi Kementerian ESDM, potensi 2021 ini ada 125 ribu unit mobil listrik. Kemudian, ada 1,34 juta unit motor listrik,’’ katanya. Banyaknya unit kendaraan listrik tersebut harus mendapat dukungan infrastruktur yang memadai.
Dia menjelaskan, semakin banyak kendaraan listrik di Indonesia memiliki dampak besar. Baik itu di sektor lingkungan maupun keuangan negara. Kendaraan listrik berkontribusi pada penurunan impor bahan bakar sebanyak 1 juta barel pada 2020. Kemudian, diperkirakan kembali menurunkan impor sebanyak 373 juta barel pada 2050. Dia mengasumsikan penghematan devisa dari penurunan impor bahan bakar itu mencapai Rp 87 triliun lebih.
Selain membangun peranti fisik pengisian energi kendaraan listrik, BPPT juga menyiapkan aplikasi pemantauannya. Melalui aplikasi bernama SONIK, BPPT memantau pemanfaatan seluruh SPKLU yang telah terkoneksi. Data yang terekam di aplikasi SONIK bisa dipakai untuk kajian kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, aplikasi SONIK bisa mendeteksi jika ada gangguan di lokasi SPKLU.
Baca juga: Tambah Charging Station Kendaraan Listrik, Untuk Motor Cuma 30 Menit
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mendukung kerja sama BPPT dengan Pertamina yang menghadirkan SPKLU. Kerja sama itu bagian dari percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia.
Dia mengungkapkan, dalam dokumen energi nasional, jumlah kendaraan listrik ditargetkan meningkat. Pada 2030, ditargetkan ada 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik di Indonesia. Kemudian, untuk pembangunan SPKLU, pada 2030 ditargetkan 25 ribu unit di seluruh Indonesia. ’’Sampai saat ini telah terbangun 147 SPKLU di 119 lokasi,’’ katanya. (wan/c6/oni/jpc)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Pertamina Kamis (5/8) meluncurkan fast charging station untuk mobil dan motor listrik. Stasiun pengisian energi listrik itu diklaim memiliki keunggulan pada kecepatan pengisian setrum.
Dua unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) itu berada di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina di Jalan Lenteng Agung dan Jalan M.T. Haryono, Jakarta. Unit SPKLU yang diresmikan memiliki fasilitas fast charging 50 kw.
Dilengkapi berbagai jenis colokan atau plug charger standar Eropa dan Jepang. Misalnya, SCS2 gun (standar Eropa), chademo (standar Jepang). Juga arus listrik AC tipe 2 dengan daya 43 kw. ’’Jika di-breakdown, banyak komponen dari SPKLU yang bisa dibuat secara lokal,’’ kata Kepala BPPT Hammam Riza.
Dia menerangkan, proses charging atau pengisian daya pada motor listrik membutuhkan waktu 30 menit sampai 40 menit. Untuk mobil listrik, butuh 40 menit sampai 50 menit. Durasi pengisian daya itu dihitung dari nol sampai 100 persen.
Menurut Hammam, riset fast charging berjalan sejak 2018. BPPT merupakan pionir pengembangan SPKLU berjenis fast charging di Indonesia. BPPT bekerja sama dengan PT LEN untuk membuat unitnya. BPPT berhasil mengembangkan SPKLU tipe fast AC 22 kw untuk mobil listrik. Kemudian, mengembangkan SPKLU untuk motor listrik. Nanti juga melayani pengisian energi motor listrik Gesits.
BPPT juga berinovasi mendirikan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dengan kapasitas 12 loker baterai motor listrik Gesits. Seluruh inovasi itu memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 40 persen.
Hammam mengatakan, ekosistem kendaraan listrik di Indonesia harus terus dikembangkan. Tidak hanya soal keberadaan unit kendaraan listriknya. Tetapi, juga infrastruktur pengisian energinya. Selain model pengisian secara langsung, BPPT juga menyiapkan kajian tempat pengisian daya berbasis tukar baterai.
Dia menuturkan, kebutuhan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Indonesia ke depan semakin besar. ’’Proyeksi Kementerian ESDM, potensi 2021 ini ada 125 ribu unit mobil listrik. Kemudian, ada 1,34 juta unit motor listrik,’’ katanya. Banyaknya unit kendaraan listrik tersebut harus mendapat dukungan infrastruktur yang memadai.
Dia menjelaskan, semakin banyak kendaraan listrik di Indonesia memiliki dampak besar. Baik itu di sektor lingkungan maupun keuangan negara. Kendaraan listrik berkontribusi pada penurunan impor bahan bakar sebanyak 1 juta barel pada 2020. Kemudian, diperkirakan kembali menurunkan impor sebanyak 373 juta barel pada 2050. Dia mengasumsikan penghematan devisa dari penurunan impor bahan bakar itu mencapai Rp 87 triliun lebih.
Selain membangun peranti fisik pengisian energi kendaraan listrik, BPPT juga menyiapkan aplikasi pemantauannya. Melalui aplikasi bernama SONIK, BPPT memantau pemanfaatan seluruh SPKLU yang telah terkoneksi. Data yang terekam di aplikasi SONIK bisa dipakai untuk kajian kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, aplikasi SONIK bisa mendeteksi jika ada gangguan di lokasi SPKLU.
Baca juga: Tambah Charging Station Kendaraan Listrik, Untuk Motor Cuma 30 Menit
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mendukung kerja sama BPPT dengan Pertamina yang menghadirkan SPKLU. Kerja sama itu bagian dari percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia.
Dia mengungkapkan, dalam dokumen energi nasional, jumlah kendaraan listrik ditargetkan meningkat. Pada 2030, ditargetkan ada 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik di Indonesia. Kemudian, untuk pembangunan SPKLU, pada 2030 ditargetkan 25 ribu unit di seluruh Indonesia. ’’Sampai saat ini telah terbangun 147 SPKLU di 119 lokasi,’’ katanya. (wan/c6/oni/jpc)